hukum pertambangan angola

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

 · Pengaturan mengenai pertambangan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("UU 4/2009"), dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 22/2010").

Layanan DSLA

Layanan DSLA – Konsultan Hukum Pertambangan, Energi & Sumber Daya Alam. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam selalu menarik untuk investor dalam mengembangkan usahanya, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain-lain. Perkembangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam, baik dalam aspek hukum, khususnya terkait …

Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa dan Zulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba disana pada 1652. Pada saat itu Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah.

Selamatkan lautan kita dari pertambangan laut dalam

Selama bertahun-tahun mereka telah meracuni banyak sungai, menghancurkan hutan-hutan dan menggusur warga, dan sekarang perusahaan-perusahaan besar tengah bergesa-gesa untuk menggali dasar laut untuk mencari logam-logam berharga. Orang-orang yang dapat menghentikan penjarahan tempat-tempat paling rentan di planet ini, sedang mengadakan pertemuan!!

Hukum Pertambangan

HUKUM PERTAMBANGAN. Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A.. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum petrtambangan :keseluruhan kaidah hukum yang mengatur …

Hukum Agraria dan Pertambangan | jeticonversa

9. Pertambangan dan Kehutanan. • Peraturan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. • Pengertian izin pinjam pakai. • Prosedur dan tata cara mendapatkan izin pinjam pakai. 10. Hukum Agraria dan Pertambangan. • Tumpang tindih tanah hak dan wilayah konsesi pertambangan. • Pembebasan lahan pertambangan.

HUKUM PERTAMBANGAN – AA YEDI

 · Pengertian Hukum Pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu mining law.Menurut Ensoklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah :"hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah" Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam …

Pelanggaran Hukum Pertambangan

 · Informasi seputar usaha pertambangan di Indonesia : Pelanggaran Hukum PertambanganKunjungi di https://

Persoalan Batubara di Kaltim: Peraturan Ada, Penegakan ...

 · Persoalan Batubara di Kaltim: Peraturan Ada, Penegakan Hukum Lemah (Bagian-2) oleh David Fogarty di 23 October 2014. Masalah dalam pertambangan batubara adalah tidak seluruh industri bekerja pada skala pertambangan yang sama, ada yang besar dan ada yang sangat kecil. Sebagian usaha pertambangan beroperasi secara singkat, kurang memperhatikan ...

Dwi Haryadi

Perkembangan hukum pertambangan Indonesia itu sendiri bisa terlihat sejak zaman penjajahan Belanda, era reformasi, dan hingga saat ini. Beberapa perubahan telah terjadi; mulai dari Indishe 1910 dan 1918 serta Mijnordonatie 1906. Pada paska kemerdekaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang ...

ANGOLA

Provinsi Lunda Norte dan Lunda Sul merupakan wilayah pertambangan berlian dengan potensi kerusuhan sipil dan kejahatan yang tinggi. Terdapat berbagai laporan mengenai insiden kekerasan terhadap warga asing di kedua Provinsi tersebut. Pemerintah Angola melarang warga asing untuk mengunjungi wilayah tersebut.

BAGIAN I KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG ...

KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA) Trias Palupi Kurnianingrum* * Penulis adalah Calon Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: [email protected] .

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

- Hukum Administrasi Negara, mengatur Negara dalam keadaan bergerak. G. Masuk Penggolongan Hukum Apakah, Hukum Pertambangan Itu Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum pertambangan dapat digolongkan kepada Hukum Administrasi Negara. Hukum Pertambangan mengatur hubungan mereka yang akan menambang dengan Negara atau Pemerintah. II.

Ngagabungkeun sareng perusahaan luar negeri di Angola

Ngagabungkeun sareng perusahaan luar negeri di Angola

MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN …

Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi, serta penegakan hukum yang sungguh-sungguh demi terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan pertambangan dalam memenuhi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Kata kunci: penegakan hukum, kasus pertambangan, pembangunan berkelanjutan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu "Mining Law". Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. 1 Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.

BEBERAPA KRITIK HUKUM

Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id I. PENDAHULUAN Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan menjadi undang-undang

HUKUM PERTAMBANGAN, ENERGI & SUMBER DAYA ALAM ...

KONSULTAN HUKUM PERTAMBANGAN, ENERGI & SUMBER DAYA ALAM Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam selalu menarik untuk investor dalam mengembangkan usahanya, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain-lain. Perkembangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam, baik dalam aspek hukum, khususnya terkait perkembangan …

ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN …

Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisis lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu …

(PDF) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN ...

Nugraha, Safri, et.al., Hukum Administrasi Negara, Center For Law And GG (GG)Studies CLGS) Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 ...

Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap ...

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Soekanto, Soerjono&Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jkt: Rajawali, 1985. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal.

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL DAN …

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan.

Dasar-dasar Hukum Pertambangan Indonesia

Dasar-dasar Hukum Pertambangan Indonesia. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [1]". Hal ini berarti Pemerintah, pada prinsipnya, memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai ...

Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat ...

Kedua, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ...

Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan Hak ...

 · Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.

(DOC) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTAMBANGAN …

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan Yang diampu oleh: Ridwan Arifin, S.H., Ll.M Oleh: Taza Ratna Atika 8111416147 Desti Reka Hartiningrum 8111416167 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM …

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah.

PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN …

hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan pengawasan pada usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sosio yuridis, dengan metode analisis secara kualitatif dan …

Hukum Pertambangan | KOPERASI GALANG MARTABE

Pelaku Usaha Pertambangan harus menguasai Hukum Pertambangan Karakteristik Hukum Pertanbangan, 1. Unrenewable resource, 2. Externalities positive for sustainable human development, (pengembangan menopang pengembangan manusia) 3. Externalities negative for environment, (pengembangan berakibat negative terhadap lingkungan) 4. Long yielding, hasil jangka panjang 5. …

Konflik Pertambangan di Tanah Papua

Konflik pertambangan di Papua belum pernah berakhir, sejumlah konflik kerap terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat di antaranya, konflik pertambangan. Baik itu penambangan emas, tambang, nikel, batu bara, gas bumi dan hasil bumi yang lain. Konflik pertambangan kerap terjadi biasanya antara perusahaan dengan pemilik tanah.

UNIVERSITAS TRISAKTI FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI …

Negara dalam Hukum Pertambangan 1. Sejarah perkembangan Hukum Pertambangan di Indonesia: 2. Pengertian dan dasar hukum 3. Kewenangan Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat dalam hal mengatur peruntukan dan penggunaan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Active lecturing, studi kasus, diskusi 100'' 1. Memperhatikan keterangan yang

PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL …

3H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55. 4 beberapa daerah seperti Kota Makassar dan Kabupaten Takalar serta beberapa pulau di sekitarnya. Dalam al-Qur‟an juga sangat jelas perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan ...

Eks Direktur Umum dan CSR Antam Diperiksa Terkait Korupsi ...

 · Jakarta : Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi proses pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektare dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan PT Antam Tbk. Pengusutan dilakukan lewat pemeriksaan mantan Direktur …

Indonesian Mining Law / Hukum Pertambangan

 · Hukum Pertambangan Indonesia. What is the basis regulation for Indonesian Mining Law? Mineral and coal mining activities are governed by the Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (" Mining Law "). The previous regime of mining law is regulated under law 11 of 1967 which governed the framwork of the existing contract of work.

(PDF) Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di ...

BPN tidak memiliki SDM, juga dari sisi perangkat hukum mengalami persoalan."48 Dalam risalah SK Kepala Badan ketika memberikan HGU, ada point dan celah hukum dimana kewenangan perusahaan begitu luas saat HGU diberikan, sehingga apapun persoalan yang muncul di kemudian hari, perusahaan diberikan "cek kosong" untuk menyelesaikannya.

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG …

220 ARENA HUKUM Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020, Halaman 218-241 batu bara) .3 Kegiatan pertambangan ini juga meliputi kegiatan pengolahan, pengelolaan, hingga penjualan hasil tambang . Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) .

ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

 · Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan …